YOGYAKAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka di tengah kegelisahan publik terhadap mahalnya ongkos demokrasi. Skema Pilkada langsung yang selama ini dijalankan dinilai kerap menyimpang dari tujuan awal penguatan kedaulatan rakyat. Alasannya, tingginya biaya politik, maraknya politik uang, dan praktik serangan fajar. Ketua Pedagang Pejuang Indonesia Raya
Oleh: Yuliantoro* Kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI kembali menjadi sorotan. Survei Indikator Politik Indonesia/IPO (Januari 2025) menempatkan DPR hanya di peringkat ke-10 dari 11 lembaga negara, dengan tingkat kepercayaan sekitar 69 persen. Angka ini masih di bawah Presiden dan TNI yang melampaui 80 persen. Data Kompas (Mei 2025) juga menguatkan,
YOGYAKARTA – Korupsi dilakukan para pejabat dan politisi dalam berbagai level instansi. Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, parlemen, peradilan, dan korporasi. Semua itu bersumber karena biaya politik tinggi. “Korupsi di kalangan pejabat pemerintah dan politisi penyebab utamanya biaya politik dalam pemilihan umum sangat tinggi. Jadi biaya politik yang mahal memicu para pejabat, politisi, dan
