YOGYAKARTA – Sekumpulan anak muda duduk mengelilingi meja dan berdiskusi hangat di perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya (MDKG) yang masih terasa teduh di pagi hari. Ya, mereka adalah anak muda usia 18-25 tahun dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Komunitas ini menamakan diri Cakra Dewantara. Mereka tertarik mendalami gagasan besar para pendiri negara.
YOGYAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan 10 ribu pengunjung per hari dalam penyelenggaraan Financial Festival 2026 di Yogyakarta. Rencananya, acara Financial Festival 2026 digelar pada 22-24 Mei 2026 mendatang merupakan upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, festival tersebut menjadi wadah edukasi publik mengenai beragam produk keuangan
YOGYAKARTA – Rela menghabiskan uang sampai jutaan rupiah dan alami kelelahan dalam perjalaan, tidak menyurutkan anggota Trah Mangkudiwiryan dari berbagai kota untuk mewujudkan keinginan berkumpul dan berbahagia bersama dalam acara Syawalan. Pertemuan dengan saudara sedarah setahun sekali ini berlangsung di Gedung Unversity Club Universitas Gadjah Mada (UGM) Jalan Pancasila nomor 2 Bulaksumur Yogyakarta, beberapa waktu
YOGYAKARTA – Peringatan Hari Filateli Nasional (HFN) 2026 di Grha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan, Minggu (29/3/2026), tak hanya menghadirkan deretan koleksi prangko dan diskursus filateli. Namun, juga mempertemukan publik dengan kekayaan tradisi lisan Jawa melalui penampilan komunitas Macapath Project. Di tengah rangkaian acara yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 16.00 WIB, Macapath Project hadir
YOGYAKARTA – Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta mendukung penyelenggaraan Hari Filateli Nasional (HFN) 2026 yang akan digelar di Taman Budaya Embung Giwangan, pada Minggu (29/3/2026). Kegiatan tersebut bakal diselenggarakan Perkumpulan Penggemar Filateli Indonesia (PFI) bersama Kementerian Kebudayaan RI dan Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat filateli sebagai medium
YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari D.I. Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dalam upaya menata ruang digital nasional. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan ruang publik di media sosial serta memperkuat tanggung jawab dalam berkomunikasi di dunia digital.
YOGYAKARTA – Koperasi Produsen Fapet Sejahtera (Kofatera) resmi berdiri. Sejauh ini, koperasi tersebut sudah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Kehadiran koperasi tersebut menandai langkah strategis memperkuat ekosistem produksi dan pemasaran produk-produk unggulan Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Selain itu, kehadirannya juga membuka wadah kolaborasi yang lebih inklusif bagi seluruh sivitas akademika dan
YOGYAKARTA – Dalam upaya penguatan pemahaman sejarah perjuangan bangsa dan maknanya bagi perwujudan tujuan negara, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) Korwil DIY memperingati peristiwa Serangan Omoem (SO) 1 Maret 1949. Peristiwa ini berdasar Kepres Nomor 2 Tahun 2022 telah ditetapkan Pemerintah sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kegiatan yang dikemas dengan tajuk ‘Ngobrol Santai dan
YOGYAKARTA – Hukum internasional tidak boleh tunduk pada kepentingan geopolitik. Ketika hukum kehilangan wibawa, yang tersisa hanya politik kekuatan. Jika logika senjata mengalahkan logika diplomasi, stabilitas global runtuh dan negara-negara berkembang seperti Indonesia membayar harga paling mahal. Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyikapi eskalasi konflik militer
YOGYAKARTA – Kebijakan penghapusan penggunaan batik Geblek Renteng sebagai identitas resmi Kabupaten Kulon Progo menuai sorotan kalangan seniman dan budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketua Koperasi Seniman Budayawan Adiluhung (KOSETA) DIY Sigit Sugito menilai, langkah tersebut menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan kepala daerah di wilayah berstatus istimewa. Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD)
