Trending
Search
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, MA.
Seputar Jogjakarta

Respons Atas Agresi ke Iran, Gus Hilmy Berharap Dunia Tidak Boleh Dikuasai Logika Perang

YOGYAKARTA – Hukum internasional tidak boleh tunduk pada kepentingan geopolitik. Ketika hukum kehilangan wibawa, yang tersisa hanya politik kekuatan. Jika logika senjata mengalahkan logika diplomasi, stabilitas global runtuh dan negara-negara berkembang seperti Indonesia membayar harga paling mahal. Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyikapi eskalasi konflik militer

0
Pelatihan bertajuk “Kunci Keselamatan Jurnalis: Pelatihan Survival dan Proteksi" yang diadakan MPW Pemuda Pancasila DIY.
Seputar Jogjakarta

MPW Pemuda Pancasila DIY Bareng Pers Siber Indonesia Bekali Insan Pers Pelatihan Survival dan Proteksi Diri

YOGYAKARTA – Sekretariat Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar pelatihan bertajuk “Kunci Keselamatan Jurnalis: Pelatihan Survival dan Proteksi.” Kegiatan tersebut digelar di Jalan Candi Sambisari, Sleman dan diikuti puluhan jurnalis, anggota masyarakat umum, dan perwakilan organisasi kepemudaan. Dalam pelatihan tersebut, tujuannya adalah membekali para insan pers dengan kemampuan pengamanan

0
Dr. Oktiva Anggraini (berdiri) saat mengikuti program pengabdian masyarakat.
Kampus

Dr. Oktiva Anggraini: Selamatkan Korban Perundungan Siber

YOGYAKARTA – Keakraban kaum remaja dengan gadget atau gawai bisa menjadi bumerang dan sasaran tembak para pelaku perundungan siber (cyberbullying). Hal tersebut dikatakan Dr. Oktiva Anggraini, SIP.SP.Pd, M.Si., saat berpartisipadi dalam program pengabdian masyarakat di Kelurahan Prenggan, Kotagede, Yogyakarta (5/6/2022). Menurut Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Mataram (UWM)

0
Rektor UWM Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec..
Kampus

Tunda Pemilu 2024, Bakal Picu Kontraksi Politik dan Konflik Besar

YOGYAKARTA – Gagasan menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki dasar konstitusi dan efeknya lebih besar dari segi ekonomi politik. Kerugian yang paling mendasar mengamini gagasan tersebut adalah memicu krisis politik atau kontraksi sosial, ekonomi, politik, alias konflik besar. Ujungnya, hasil penundaan tidak bisa mencerminkan jaminan kelangsungan ekonomi lebih baik. Sebaliknya, justru dampaknya yang negatif

0