YOGYAKARTA – Korupsi dilakukan para pejabat dan politisi dalam berbagai level instansi. Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, parlemen, peradilan, dan korporasi. Semua itu bersumber karena biaya politik tinggi. “Korupsi di kalangan pejabat pemerintah dan politisi penyebab utamanya biaya politik dalam pemilihan umum sangat tinggi. Jadi biaya politik yang mahal memicu para pejabat, politisi, dan
YOGYAKARTA – Gagasan menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki dasar konstitusi dan efeknya lebih besar dari segi ekonomi politik. Kerugian yang paling mendasar mengamini gagasan tersebut adalah memicu krisis politik atau kontraksi sosial, ekonomi, politik, alias konflik besar. Ujungnya, hasil penundaan tidak bisa mencerminkan jaminan kelangsungan ekonomi lebih baik. Sebaliknya, justru dampaknya yang negatif
YOGYAKARTA – Gagasan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 sebagai ekspresi dari kelompok kepentingan dalam kekuasaan yang ingin memuaskan syahwat politik dan terus menikmati candu kekuasaan. Tidak ada alasan yang signifikan mengesahkan gagasan penundaan sebagai keputusan politik. Apabila dipaksakan, justru menghancurkan demokrasi dan ekonomi nasional. “Gagasan penundaan pemilu itu hanya akal-akalan dan itu mencerminkan ada defisit
