AAJI melakukan media gathering dan menyampaikan laporan tahunannya.
Ekonomi

Catatan AAJI, Uang Pertanggungan Lebih dari Rp 4.245 Triliun

BANDUNG– Jumlah tertanggung asuransi jiwa sepanjang kuartal I tahun 2022 mencapai 75,45 juta orang. Angka tersebut yang berhasil dicatat Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Dengan jumlah tersebut, berarti terjadi pertumbuhan sebesar 18,1 persen dibanding periode sama tahun lalu. “Dari 75,45 juta orang tertanggung asuransi jiwa tersebut, ini mencakup 20,87 juta polis dengan uang pertanggungan lebih

Polis asuransi jiwa.
Ekonomi

AAJI: Kuartal Pertama 2022, Jumlah Polis Asuransi Jiwa Catat Kenaikan Hingga 3 Juta

JAKARTA – Adanya pandemi Covid-19 tidak menyurutkan bisnis asuransi jiwa. Justru industri asuransi jiwa mencatat penambahan polis pada kuartal pertama tahun 2022. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, dalam tiga bulan pertama tahun ini, lebih dari 3 juta polis dan 11 juta tertanggung. Dengan begitu, sebanyak 20,87 polis dan 75,45 juta orang terproteksi asuransi jiwa.

Ekonomi

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Respons Positif Lahirnya Regulasi Unit Link

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI). Atas terbitnya SEOJK tersebut, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengapresiasi terbitnya regulasi baru tersebut. Lahirnya SEOJK tersebut sekaligus penyempurnaan dari aturan lama yang sudah berusia 15 tahun. Sejalan dengan regulasi tersebut,

ilustrasi unitlink yang tengah diusulkan untuk moratorium oleh anggota DPR RI.
Ekonomi Nasional

Praktisi Hukum Anggap Langgar Peraturan Bila Moratorium Unitlink Dilakukan

JAKARTA – Usulan Komisi XI DPR-RI terkait moratorium produk unitlink, terus menuai sorotan publik. Tak terkecuali dari kalangan praktisi hukum. Seperti yang diungkapkan Grace Bintang Hidayanti Sihotang, Managing Partner dari kantor pengacara HSPLaw. Grace, yang juga pengajar tindak pidana ekonomi di Universitas Terbuka berpendapat, usulan Komisi XI DPR terkait moratorium unitlink sangat tidak dimungkinkan. Alasannya,