Muncul Problematik dan Usulkan untuk Dirumuskan Kembali YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyambut pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai langkah penting reformasi hukum nasional. Namun, ia menilai sejumlah ketentuan di dalamnya perlu ditinjau ulang. Khususnya terkait pemidanaan nikah siri. Pendekatan pidana dalam persoalan tersebut, menurutnya
YOGYAKARTA – Pemerintah diminta fokus menjaga perekonomian nasional dari ancaman resesi dan menyehatkan BUMN sakit ketimbang mengeluarkan dana belasan triliun mendirikan BUMN baru. Desakan DPR kepada pemerintah agar segera mengubah status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menurut pengamat sekaligus pakar perbankan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada
JAKARTA – Mayoritas masyarakat Jawa Barat (Jabar) menilai ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dipicu maraknya berita bohong atau hoaks. Persentase ancaman paham khilafah terhadap nilai-nilai Pancasila justru sangat rendah, yakni hanya 2,05 persen. Hal itu terungkap dalam survei yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat bersama Motion Cipta
