JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR, sebelumnya singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat) dan BPR Syariah. Hal itu dilakukan dengan menerbitkan peraturan untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah. Ini sesuai amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kepala Eksekutif
JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah tahap pertama Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Persada Guna, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, mulai tanggal 19 Desember 2023. Diketahui, BPR Persada Guna sudah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 4 Desember 2023 silam. Sejak itu, LPS melakukan penyelesaian
JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Persada Guna di Pasuruan, Jawa Timur. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Persada Guna dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 4 Desember 2023. Dalam
INDRAMAYU – Sejak Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Karya Remaja Indramayu (Perumda BPR KRI) dicabut izin usahanya pada tanggal 12 September 2023 oleh otoritas terkait, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) gercep (gerak cepat) dengan melakukan verifikasi simpanan nasabah. Tidak sampai 7 hari kerja, LPS sudah mulai mencairkan secara bertahap pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah. “Kami
