JAKARTA – Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/PM.02/2024 tanggal 15 November 2024 sudah memberikan izin pada PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) sebagai Bank Kustodian. Adanya izin tersebut, secara resmi Bank INA menjadi Bank Kustodian, sehingga bisa memberikan layanan kebutuhan kustodian kepada nasabah institusi dan
JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran PT BPR Sumber Artha Waru Ageng yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri, Nomor 70A, Kelurahan Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Sumber Artha Waru Ageng dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT BPR Sembilan Mutiara, Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin PT BPR Sembilan Mutiara dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 2 April 2024. Untuk melaksanakan pembayaran
JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasar Bhakti Sidoarjo, Jawa Timur. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin PT BPR Pasar Bhakti dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024. Untuk melaksanakan
JAKARTA – Plemik atas ramainya pemberitaan mengenai Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengalami puncaknya. Secara resmi, Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pencabutan ini merupakan tindak lanjut atas adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan ACT. Pencabutan dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022
JAKARTA – Larangan sementara ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya sudah dicabut Kementerian Perdagangan (Kemendag). Bersamaan dengan itu, Kemendag memberikan 251 persetujuan ekspor (PE) CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein dan UCO. Sejauh ini, ada 23 perusahaan yang sudah mengantongi persetujuan ekspor alias PE. “Izin sudah keluar 302.032 ton untuk 251 PE,” ungkap Menteri
