YOGYAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyambut baik proses perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Saat ini memang tengah proses perubahan UU tersebut dan menilai proses perubahanan tersebut menjadi kesempatan dalam memperkuat desain Program Penjaminan Polis atau PPP. Direktur Eksekutif Penjaminan Polis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Hermawan
JAKARTA – Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Selasa (9/9/2025) memutuskan, untuk menyetujui penunjukan Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner LPS. Ini terhitung efektif sejak tanggal 9 September 2025. Penunjukan ini menyusul pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR, sebelumnya singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat) dan BPR Syariah. Hal itu dilakukan dengan menerbitkan peraturan untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah. Ini sesuai amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kepala Eksekutif
SEMARANG – Peran dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertransformasi dan mengalami peningkatan dan perluasan mandat LPS menjadi risk minimizer, seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Peran tersebut merupakan mandat paling maju dalam praktik lembaga penjamin simpanan di dunia. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner Lembaga
JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Mahkamah Agung (MA) terus bersinergi untuk menangani berbagai sengketa hukum terkait tugas dan fungsi LPS, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Salah satu isinya adalah LPS memiliki urgensi untuk melakukan pengaturan lebih lanjut khususnya terhadap kewenangan mengadili sengketa
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis pemerintah akan terus membangun integritas dan kepercayaan. Terutama bagi para investor pemula dan investor muda terhadap pasar modal Indonesia tahun 2023. Alasannya, bursa saham secara global pada tahun 2022 mengalami situasi yang sangat sulit, sehingga banyak investor global yang mengalami kerugian. “Seperti yang disampaikan Ketua DK
KALIMANTAN BARAT – Gerakan Koperasi Credit Union Kaliman Barat menolak Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang tengah dibahas pemerintah dan DPR. Sikap penolakan tertuang dalam pernyataan sikap Gerakan Koperasi Credit Union Kalimantan Barat yang disampaikan di Kantor Puskopdit. Jalan Imam Bonjol, Kalimantan Barat, Kamis (17/11). Pernyataan sikap tersebut dihadiri perwakilan empat
