JAKARTA – Bank Mandiri terus konsisten menyalurkan kredit infrastruktur untuk mempercepat pemerataan ekonomi di tanah air. Hal tersebut ditegaskan Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati.

Menurut Susana Indah, sebagai salah satu bank pelat merah, upaya Bank Mandiri tersebut selaras dengan langkah pemerintah dalam mencapai visi Indonesia 2045, di mana salah satunya difokuskan untuk memenuhi prasarana dasar, mendorong konektivitas, dan pemerataan antarwilayah.

Hasilnya, Bank Mandiri sudah menyalurkan kredit infrastruktur sesuai klasifikasi dalam Peraturan Presiden (Perpers) 38 Tahun 2015 sebesar Rp 301,77 triliun hingga akhir tahun 2023. Sejauh itu, nilai tersebut tumbuh 15,95% year on year (yoy) dari posisi 2022 sebesar Rp 260,25 triliun.

Adapun pembiayaan tersebut disalurkan ke berbagai subsektor. Mulai dari jalan, transportasi, migas dan energi terbarukan, tenaga listrik, telematika, perumahan rakyat dan fasilitas kota, hingga konstruksi. Kredit ini termasuk untuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api yang sudah dimanfaatkan masyarakat.

“Bentuk komitmen Bank Mandiri untuk terus konsisten menjadi salah satu pendukung penguatan infrastruktur tanah air di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN,” papar Susana Indah di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ditambahkan Susana Indah, penyaluran kredit infrastruktur bank berkode emiten BMRI tersebut paling banyak disalurkan untuk subsektor transportasi yang melonjak 24,79% yoy menjadi Rp 78,29 triliun pada penghujung 2023. Lalu, tenaga listrik mengalami peningkatan 18,34% yoy menjadi Rp 51,50 triliun.

Kemudian, untuk subsektor telematika naik 13,41% yoy menjadi Rp 28,0 triliun pada 2023. Juga kucuran kredit infrastruktur untuk sektor migas dan energi terbarukan tumbuh 30,33% yoy menjadi Rp 27,74 triliun.

Susana Indah melihat peluang sektor infrastruktur akan terus meningkat ke depannya. Berdasarkan riset tim Bank Mandiri, belanja infrastruktur bakal meningkat pada APBN 2024 sebesar Rp 423,4 triliun atau naik 6% dari outlook APBN 2023 sebesar Rp 399,6 triliun. Sedangkan arah kebijakan infrastruktur 2024 akan difokuskan dalam mendukung proyek strategis nasional (PSN) sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta meningkatkan daya saing Indonesia secara berkelanjutan.

Target pembangunan infrastruktur mencakup belanja infrastruktur pelayanan dasar. Seperti transportasi dan konektivitas, pendidikan, dan kesehatan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi. Ini membuktikan pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan sebagai salah satu mesin pencetak perekonomian yang berkelanjutan ke depannya.

Memegang peran sebagai mitra pemerintah dan agen perubahan, Bank Mandiri meyakini penyaluran kredit infrastruktur akan terus tumbuh.

“Bank Mandiri akan konsisten mendukung pembiayaan infrastruktur dari hulu ke hilir dengan expertise yang relatif komplit dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” imbuh Susana.

Sementara itu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor infrastruktur memiliki andil yang cukup besar. “Proyek infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar dalam perekonomian termasuk penciptaan kesempatan kerja,” papar Andry.

Hasil riset Tim Ekonom Bank Mandiri memperlihatkan bahwa dampak ekonomi proyek infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah seperti pembangunan jalan tol, light rail transit (LRT) Jabodetabek, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Industri dengan total nilai proyek Rp 430 triliun berpotensi meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar Rp 690,5 triliun.

Selain itu, lanjut Andry, ada potensi penyerapan 2,4 juta tenaga kerja baru dari pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Sedangkan secara jangka menengah dan panjang, pembangunan infrastruktur juga bisa berdampak positif bagi industri turunannya seperti pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan pergudangan hingga industri pengolahan dan properti. (Sekarlangit)