MALANG – Magister Sosiologi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar kegiatan ”Kuliah Praktisi Sosiologi Politik” dan mengangkat tema ”Peran Sosiologi Politik dalam Reformasi Birokrasi berbasis Kebutuhan Masyarakat.” Kuliah Praktisi melalui zoom meeting tersebut, menghadirkan pembicara praktisi birokrasi baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dan Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Trenggalek, Sabtu (29/8/2026),

Acara tersebut diikuti para Mahasiswa S1 dan S2 Sosiologi UMM, para pekerja partai, alumni Pasca Sarjana UMM, dan para birokrat. Kuliah praktisi  ini berhasil menjembatani analisis akademis dengan realitas sosiologi politik di lapang. Adapun sebagai pemantik diskusi adalah Ketua Program Studi Magister Sosiologi UMM Rachmad K. Dwi Susilo, Ph.D. Ia  membuka kuliah praktisi dengan menjelaskan Studi Sosiologi yang menarik hari ini, yaitu Sosiologi Politik dan Birokrasi.

”Studi ini dekat dengan politik, ilmu politik, dan kebijakan publik. Selama ini kalau kita menjelaskan politik dan kebijakan identik dengan Studi Ilmu Politik atau Administrasi Publik,” papar Rachmad.

Menurutnya, sangat jarang orang-orang mengakui, politik dan kebijakan sebagai kajian Sosiologi. Padahal, Studi Sosiologi Politik sudah membahas secara mendalam isu-isu tersebut.

”Kita mengenal tokoh-tokoh sosiologi yang bicara birokrasi seperti Max Weber, Robert K.Merton, Philip Selznick dan Michel Crozier.  Selain itu, kontribusi studi ini juga sudah nyata di masyarakat,” imbuhnya.

Selanjutnya, Rachmad menjelaskan penelusuran teori-teori Sosiologi Politik. Mulai dari teori-teori politik dasar, Ilmu Politik, Sosiologi Politik, sampai Studi-Studi Sosiologi Birokrasi. Teori-teori tersebut memberi pemahaman analitis kritis dalam  membaca dinamika sistem politik dan program-program pembangunan di sekitar kita hari ini.

Sementara itu, pemateri pertama yakni Galuh Diajeng Wulandari, S.Sos menjelaskan kendala-kendala reformasi birokrasi. Ia menyatakan, tujuan birokrasi seperti yang dinyatakan oleh Sosiolog Klasik, Max Weber sebenarnya baik, tetapi pada praktiknya  mengalami penyimpangan.

Saat menjalankan praktiknya, birokrasi mengalami modifikasi. Seperti dikenalnya Reinventing Government, namun praktiknya tidak mudah. Birokrasi lepas dari substansi  dan terkesan “administratif non substantif,” sehingga tidak heran jika problem-problem birokrasi seperti alienasi para birokrat terjadi.

“Ibarat petani yang menggunakan arit untuk berkebun. Sudah banyak tersedia arit-arit tersebut, tetapi kita bingung mana arit yang akan kita pilih,” ujar Galuh.

Adapun pemateri kedua, Prayogi M.Si menyatakan, bicara politik tidak ada ujungnya dan masalah yang dibahas kebanyakan tidak jelas. Sekalipun begitu, ia bisa menjelaskan dari sisi meritokrasi sebagai  syarat efektif berjalannya birokrasi. Birokrasi menjadi kajian utama sosiologi politik. Sayangnya, banyak kendala yang harus diatasi, mengingat birokrasi berinteraksi dengan elit-elit politik yang sarat kepentingan.

Kemudian jika dikatakan bahwa birokrasi harus impersonal, pada kenyataannya intervensi elit-elit politik tersebut justru menghambat kinerja dari birokrasi ini tidak profesional.

Novi Catur, dosen Sosiologi Universitas Islam Blitar (UNISBA) sebagai salah satu peserta menyatakan, persoalan intervensi politik, klientielisme, meritokrasi, politik transaksional dan integritas. Ia menyatakan, para politisi harus memahami prinsip-prinsip sosiologi politik.

Peserta lain, Adhika, seorang birokrat menjelaskan, persoalan hari ini bahwa realitas birokrasi mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik, sehingga kebijakan tereduksi. Selain itu-lanjut Andhika- birokrasi terlalu banyak diintervensi oleh aktor-aktor politik.

Andhika tidak menafikan kondisi tersebut sebagai bagian realitas politik. Namun, intervensi politik ini seharusnya dibatasi. Misalnya, merit sistem perlu mengaturnya secara jelas. Selain itu, pola rekrutmen politik yang dilakukan kepala daerah benar-benar impersonal dengan cara dipublikasi.

Kuliah tamu yang diisi para praktisi birokrasi tersebut ditutup dengan pesan kuat Ketua Program Studi Magister Sosiologi Rachmad K. Dwi Susilo, Ph.D, kini sosiologi tidak boleh berkutat membahas permasalahan sosial seperti kemiskinan, panti jompo, narkoba, tawuran, tetapi sosiologi harus serius meneliti fenomena politik secara detil, mengingat masalah politik dan kebijakan publik atau kebijakan sosial menjadi isu-isu krusial yang tidak kalah rumit dan problematis dari isu-isu sosiologis lain.

”Sudah saatnya, para Sosiolog semakin berkontribusi nyata di masyarakat,” pungkas Rachmad.(Heroe)