Yuliantoro, Alumnus Sosiologi UGM Yogyakarta.
Opini

Audit Dana Desa Kebutuhan Mendesak Wujudkan Good Governance Pemdes

Oleh: Yuliantoro* Dana desa adalah salah satu kebijakan fiskal paling progresif dalam sejarah Indonesia. Sejak digulirkan, triliunan rupiah mengalir langsung ke desa dengan harapan sederhana, namun fundamental. Yakni, mempercepat pembangunan dan memakmurkan masyarakat dari pinggiran. Namun, harapan itu kerap berhadapan dengan kenyataan pahit—lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas aparatur, dan pengawasan publik yang belum optimal. Di

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan LPS Tahun 2023 (LHP 2023) dari BPK RI.
Ekonomi

LPS Kembali Raih Wajar Tanpa Pengecualian

JAKARTA – Laporan Keuangan Tahun 2023 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali meraih opini wajar dalam hal semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini diraih oleh LPS untuk ke 10 kalinya secara berturut-turut. “Hasil yang baik ini melanjutkan hasil pemeriksaan untuk

Wagub DIY KGPAA Paku Alam X saat menyerahkan LKPD DIY 2023 kepada BPK DIY.
Seputar Jogjakarta

KGPAA Paku Alam X Serahkan LKPD 2023 ke Badan Pemerika Keuangan DIY

YOGYAKARTA – Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY. Adapun laporan yang diserahkan tersebut merupakan laporan unaudited dan diterima Kepala BPK Perwakilan DIY Widhi Hidayat di Kantor BPK DIY, Tegalrejo, Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, Sri Paduka menyampaikan, akuntabilitas dan transparansi dalam

Serah terima LHP Kinerja Atas Efektivitas Upaya dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan.
Seputar Jogjakarta

LHP Pengelolaan Keuangan DIY Efektif Wujudkan Good Governance

YOGYAKARTA – Pemeriksaan atas kinerja penyelenggaraan keuangan di lingkup pemerintah daerah bisa mendukung totalitas implementasi good governance. Pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas desain perencanaan pengelolaan dan implementasinya. Hal tesebut diungkapkan Wagub DIY KGPAA Paku Alam X saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)