JAKARTA – Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia dan didukung ViriyaENB berhasil merampungkan studi Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan. Tujuannya, mendukung akselerasi elektrifikasi bus di perkotaan.

Kolaborasi tersebut merupakan dukungan nyata dari ITDP Indonesia pada Kemenhub RI dalam mencapai target 90% elektrifikasi transportasi publik pada tahun 2030 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 (Perpres 22/2017). Ini juga sebagai upaya mewujudkan transportasi publik rendah karbon di Indonesia.

Dokumen studi diserahkan Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dan disaksikan CEO ITDP Heather Thompson dan Direktur Eksekutif ViriyaENB Suzanty Sitorus, di dalam perhelatan ‘Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide’ di Hotel Le Meridien Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Usai menerima penyerahan studi tersebut, Budi Karya Sumadi mengungkapkan, adopsi transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara merupakan prioritas utama Kementerian Perhubungan.

“Melalui kerja sama antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, kami berupaya mengatasi permasalahan ini dan mendorong percepatan dalam elektrifikasi transportasi publik perkotaan. Kami mengapresiasi dukungan dari ITDP Indonesia dan ViriyaENB kepada Kementerian Perhubungan dalam penyusunan peta jalan dan program insentif nasional yang merupakan langkah penting dalam transformasi transportasi berkelanjutan. Hasil studi ini sangat bermanfaat, karena membantu kami dalam upaya percepatan pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung elektrifikasi transportasi publik. Ini bukan hanya merupakan langkah maju bagi transportasi, tetapi juga untuk kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan,” jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ViriyaENB Suzanty Sitorus menegaskan, pentingnya percepatan elektrifikasi transportasi publik perkotaan.

“Elektrifikasi transportasi, termasuk kendaraan umum, sangat strategis untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor terkait energi di Indonesia. Ketersediaan kendaraan umum yang rendah karbon, nyaman, aman dan terintegrasi, sangat penting bagi kota-kota di Indonesia karena juga akan meningkatkan kualitas udara dan produktivitas ekonomi. ViriyaENB mendukung langkah ITDP Indonesia sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target elektrifikasi transportasi publik yang telah dicanangkan oleh Pemerintah,” tegas Suzanty.

Studi “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah yang masih rendah dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik dan tingginya biaya investasi adopsi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi sejumlah hambatan utama elektrifikasi transportasi publik perkotaan. Karenanya, diperlukan perancangan peta jalan dan juga program insentif nasional yang bisa mengatasi hambatan terkait elektrifikasi transportasi publik berbasis jalan bagi kota-kota di Indonesia.

Studi ini juga mencakup penilaian tentang kesiapan elektrifikasi transportasi publik, kesiapan adopsi KBLBB, serta faktor mendesak lainnya. Seperti polusi udara dan kemacetan di 98 wilayah perkotaan di Indonesia.

Berdasarkan kriteria tersebut, studi ITDP merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik. Yakni, Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang.

Guna mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029. Selain mengganti armada bus eksisting menjadi bus listrik, kota perlu menambah armada busnya secara gradual untuk menjamin ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik nol emisi.

Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang menjelaskan, implementasi 6.600 bus listrik di 11 kota prioritas diproyeksikan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 25% sampai dengan 2030. Ini setara dengan 1 juta ton CO2eq.

“Studi yang dihasilkan pada kemitraan ini bisa menjadi landasan strategis dalam mencapai target implementasi bus listrik nasional pada tahun 2030. Terutama dalam membangun rencana aksi, kebijakan, dan program insentif untuk meningkatkan adopsi bus listrik,” papar Gonggom-sapaan akrab Gonggomtua.

Selain itu, lanjut Gonggom, melalui studi yang sama, implementasi 6.600 bus listrik di 11 kota prioritas tersebut membutuhkan biaya investasi lebih dari Rp 40 triliun hingga 2030. Karena tingginya kebutuhan biaya investasi, ITDP Indonesia mendorong pemerintah menyediakan insentif potongan harga pembelian bus listrik yang bisa memicu peningkatan adopsi bus listrik, utamanya di tahap awal implementasi.

Langkah tersebut juga merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam mempercepat program elektrifikasi. Ini tidak hanya bagi kendaraan pribadi, namun juga untuk armada transportasi publik. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap program insentif ini juga perlu dilakukan Kemenhub dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memastikan program insentif yang tepat sasaran.

Selain memberikan insentif fiskal, intervensi non-fiskal yang berimplikasi ke fiskal juga perlu diimplementasikan guna menekan tingginya biaya kapital. Beberapa contoh intervensi non-fiskal, di antaranya pengadaan bus listrik terkonsolidasi (bulk procurement) untuk mencapai keekonomian skala, peningkatan penyediaan armada bus listrik untuk transportasi publik melalui skema Bus-as-a-Service (leasing), dan perpanjangan durasi kontrak tahun jamak antara pemerintah dan operator transportasi publik.

Pemerintah juga perlu memberikan mandat kepada produsen kendaraan untuk berhenti memproduksi bus konvensional dan segera beralih memproduksi kendaraan listrik.

ITDP Indonesia juga memperkenalkan E-Bus Dynamic Planning Toolkit. Ini adalah perangkat dinamis untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengambil keputusan mengestimasi kebutuhan jumlah bus listrik, fasilitas pengisian daya, besar biaya investasi, rasio manfaat biaya (benefit-cost ratio), penurunan gas rumah kaca, penurunan polusi udara, dan estimasi besar kebutuhan insentif fiskal yang dibutuhkan.

“Perangkat ini bisa mempermudah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kesiapan kota dan merencanakan elektrifikasi transportasi publiknya,” imbuh Gonggom.

Ditegaskan Gonggom, ITDP Indonesia bangga bisa terus bekerja sama dengan para mitra yang memiliki kesamaan visi dan komitmen yang besar dalam mewujudkan konsep kota berkelanjutan di Indonesia.

“Kami juga mengapresiasi dukungan yang diberikan dan berharap hasil studi ini bisa mempercepat elektrifikasi transportasi publik perkotaan berbasis jalan di Indonesia untuk mengurangi jejak karbon dari sektor transportasi dan meningkatkan kualitas udara bagi masyarakat,” tutup Gonggom. (Heroe)