MATARAM – Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat ada 18 usaha pegadaian ilegal di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka ditengarai tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. “Ke-18 gadai ilegal di wilayah NTB yang disampaikan oleh SWI merupakan gadai swasta ilegal
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan sejumlah relaksasi. Upaya ini sebagai upaya mendorong perusahaan-perusahaan segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut dimanfaatkan PT Techno9 Indonesia Tbk yang siap melakukan proses penawaran awal dari tanggal 14 hingga 17 November 2022. Pada penawaran tersebut, perseroan menjual 432 juta saham atas nama atau 20,03%
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melalui penerbitan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru yaitu Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum. “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4
JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) meramalkan pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun depan bakal melambat. Penyebabnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit yang bisa memicu bank lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Direktur Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin melihat kebijakan OJK sepertinya tidak akan memperpanjang pemberlakukan kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak akan mengubah ketentuan pemenuhan modal Rp 3 triliun. Hingga kini, OJK terus mendorong perbankan memenuhi modal inti sesuai Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Dalam Peraturan OJK tersebut disebutkan, deadline bank umum untuk memiliki modal inti sebesar Rp 3 triliun adalah tahun 2022. Bagi BPD,
SULUT – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) menggelar Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEMPT) 2022 di Manado, Sulawesi Utara. Sosialisasi tersebut diadakan untuk meningkatkan edukasi dan literasi pasar modal guna mendorong peningkatan inklusi keuangan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dan
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pertama adalah POJK Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Berikutnya, POJK Nomor 8/POJK.04/2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan
JAKARTA – Ibarat ujung gunting, perkembangan teknologi selain memberikan manfaat positif, juga ada sisi negatif yang menyertainya. Di balik perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan pada semua orang, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk tindak kejahatan. Yang marak saat ini melalui social engineering alias soceng. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan empat modus social engineering yang seringkali
JAKARTA – Perusahaan e-commerce Blibli.com (PT Global Digital Niaga) bakal melantai di lantai bursa. Penyataan tersebut disampaikan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut lembaga pengawas perbankan tersebut, perusahaan milik Grup Djarum tidak lama lagi segera terlihat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencananya, Blibli masuk bursa melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO). Bila ini teralisasi, Blibli menjadi satu
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI). Atas terbitnya SEOJK tersebut, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengapresiasi terbitnya regulasi baru tersebut. Lahirnya SEOJK tersebut sekaligus penyempurnaan dari aturan lama yang sudah berusia 15 tahun. Sejalan dengan regulasi tersebut,
