YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta mematangkan substansi pengajuan Yogyakarta sebagai UNESCO World Book Capital 2028. Yakni, melalui diskusi yang melibatkan pemerintah, akademisi, pustakawan, seniman, budayawan, serta pegiat literasi dan perbukuan.

Diskusi Kelompok Terpumpun bertajuk Konsolidasi dan Pemantapan Substansi Pengajuan Yogyakarta UNESCO World Book Capital 2028 tersebut berlangsung di Ruang Wijaya Kusuma, Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta, Senin (28/9/2026).

Selain organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, kegiatan ini diikuti berbagai unsur yang selama ini terlibat dalam ekosistem buku dan kebudayaan di Yogyakarta. Di antaranya, akademisi, pustakawan, seniman, budayawan, pegiat literasi dan buku, serta unsur lain yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai kehidupan perbukuan di Yogyakarta.

Diskusi menghadirkan Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DIY Wawan Arif Rahmat, pegiat literasi sekaligus sastrawan Fairuzul Mumtaz, serta penulis Iqbal Aji Daryono sebagai narasumber.

Kegiatan tersebut berlangsung di tengah dukungan terhadap upaya Yogyakarta menuju World Book Capital. Pada penutupan Jogja Book Fair (8/9/2026), Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan dukungan terhadap upaya tersebut. Tingginya partisipasi masyarakat dalam Jogja Book Fair dinilai menjadi salah satu modal untuk memperkuat ekosistem perbukuan di Yogyakarta. Kementerian Kebudayaan juga mendukung dorongan IKAPI DIY agar Yogyakarta memenuhi kriteria sebagai World Book Capital.

Namun, penguatan ekosistem buku tidak hanya bertumpu pada pameran dan festival. Penerbit, penulis, komunitas literasi, perpustakaan, akademisi, ruang kebudayaan, serta masyarakat pembaca merupakan bagian yang saling melengkapi dalam membentuk kehidupan perbukuan sebuah kota.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti mengatakan, proses pengajuan World Book Capital 2028 tidak dimaksudkan untuk membangun sesuatu yang sepenuhnya baru. Menurutnya, pekerjaan utama yang dilakukan saat ini adalah membaca kembali berbagai potensi dan praktik yang telah tumbuh di Yogyakarta, kemudian menghubungkannya menjadi sebuah ekosistem yang lebih kuat.

“Kita tidak sedang menciptakan sesuatu dari nol. Kita sedang membaca kembali apa yang sudah dimiliki Yogyakarta, kemudian menghubungkan, memperkuat, dan membawanya ke ruang yang lebih luas,” papar Yetti.

Ia meneruskan, kekuatan Yogyakarta dalam ekosistem buku tidak bertumpu pada satu lembaga atau satu program. Kehidupan buku di Yogyakarta tumbuh melalui banyak orang, komunitas, lembaga, ruang kebudayaan, perpustakaan, penerbit, penulis, akademisi, hingga pembaca.

“Kekuatan Yogyakarta bukan terletak pada satu institusi atau satu program. Kekuatan kita ada pada banyaknya orang dan ruang yang sudah bekerja dalam kehidupan buku,” ujar Yetti.

Karena itu, lanjut Yetti, proses penyusunan pengajuan perlu dilakukan secara bersama-sama. World Book Capital menjadi momentum untuk mempertemukan berbagai inisiatif yang selama ini berjalan di banyak tempat agar dapat dilihat sebagai bagian dari ekosistem yang saling berkaitan.

“World Book Capital menjadi momentum untuk menghubungkan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Buku sebagai Bagian dari Kebudayaan

Dalam proses pemantapan substansi tersebut, buku tidak ditempatkan hanya sebagai produk industri atau sarana membaca. Buku dipandang sebagai bagian dari kehidupan kebudayaan yang berkaitan dengan pengetahuan, bahasa, sastra, pendidikan, kreativitas, hingga pewarisan nilai.

“Buku adalah produk kebudayaan, tetapi sekaligus menjadi cara kebudayaan diwariskan, dibicarakan, dan terus diciptakan,” kata Yetti.

Perspektif tersebut menjadi salah satu dasar dalam memetakan ekosistem buku Yogyakarta. Substansi pengajuan perlu menunjukkan keterhubungan antara berbagai praktik yang sudah berlangsung. Mulai dari produksi dan penerbitan buku, aktivitas penulis dan sastrawan, perpustakaan dan ruang baca, kegiatan literasi, festival dan pameran buku, hingga keterlibatan masyarakat.

Konsolidasi lintas sektor juga diarahkan untuk memperkuat aspek kelembagaan, kolaborasi, pembiayaan, dampak bagi masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan program. Dengan begitu, pengajuan tidak berhenti pada daftar kegiatan, tetapi bisa menggambarkan ekosistem buku yang hidup dan berkembang di Yogyakarta.

Diskusi Kelompok Terpumpun tersebut menjadi salah satu tahapan konsolidasi untuk memastikan substansi pengajuan merepresentasikan kondisi Yogyakarta secara nyata. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama para pemangku kepentingan selanjutnya memantapkan rumusan yang akan diterjemahkan ke dalam dokumen pengajuan UNESCO World Book Capital 2028.

Upaya tersebut sekaligus menegaskan, pengajuan Yogyakarta sebagai World Book Capital bukan semata agenda Pemerintah Kota Yogyakarta. Prosesnya dibangun bersama dengan ekosistem buku dan kebudayaan yang telah tumbuh di kota ini, sehingga setiap unsur bisa mengambil bagian dalam membangun kehidupan buku Yogyakarta.(Heroe)