JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR, sebelumnya singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat) dan BPR Syariah. Hal itu dilakukan dengan menerbitkan peraturan untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah. Ini sesuai amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kepala Eksekutif
MEDAN – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang didukung Perhimpunan Bank Perekonomian Indonesia (PERBARINDO) menggelar seminar ERM Practice Sharing Penerapan GRC (Governance Risk and Compliance/ Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan) Terintegrasi Guna Menghadapi Tantangan di Industri Perbankan (BPR/BPRS). “Kegiatan kali ini merupakan salah satu bentuk kepedulian serta peran aktif LPS untuk turut serta secara aktif dalam
JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bayarkan klaim simpanan nasabah sebesar Rp 237 miliar milik 42.248 nasabah bank yang dilikuidasi. Pembayaran klaim simpanan nasabah tersebut dilakukan kepada para nasabah 10 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilikuidasi LPS dalam kurun waktu 1 Januari hingga 29 April 2024. “Alhamdulillah, sejauh ini proses pembayaran klaim simpanan milik nasabah
BALI – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) senantiasa mendukung upaya peningkatan pelindungan data pribadi dalam setiap kegiatan Perbankan/BPR dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Ini sesuai Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dalam Seminar Nasional “Memahami Aspek Pelindungan Data Pribadi dalam rangka Pemberdayaan dan Transformasi
JAKARTA – Otoritas Jasa keuangan (OJK) telah menyerahkan pengelolaan Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Purworejo kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak tanggal 12 Januari 2024. Langkah ini dilakukan setelah BPR ini dinyatakan oleh OJK sebagai Bank Dalam Resolusi (BDR). Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU
INDRAMAYU – Sejak Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Karya Remaja Indramayu (Perumda BPR KRI) dicabut izin usahanya pada tanggal 12 September 2023 oleh otoritas terkait, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) gercep (gerak cepat) dengan melakukan verifikasi simpanan nasabah. Tidak sampai 7 hari kerja, LPS sudah mulai mencairkan secara bertahap pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah. “Kami
INDRAMAYU – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah tahap II Perumda Ban Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu (BPR KRI), Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, mulai tanggal 11 Oktober 2023. Seperti diketahui, BPR KRI tersebut sudah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 September 2023 lalu. Sejak itu,
JAKARTA – Bank Mandiri berkomitmen mendorong digitalisasi layanan perbankan di Indonesia untuk memperluas akses masyarakat pada layanan keuangan. Bank berkode emiten BMRI ini kembali menjalin sinergi dengan sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Tanah Air. Ada 11 BPR yang digandeng. Yakni, BPR Supra Artapersada (Bogor, Jawa Barat), BPR Barelang Mandiri (Kota Batam, Kepulauan Riau), BPR
JAKARTA – Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) Simpanan Rupiah di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak berubah. Rapat yang digelar pada Selasa (6/12/2022) TBP simpanan rupiah di bank umum sebesar 3,75 persen. Sedangkan TBP simpanan di BPR sebesar 6,25%. Hasil RDK lainnya, untuk TBP simpanan
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak akan mengubah ketentuan pemenuhan modal Rp 3 triliun. Hingga kini, OJK terus mendorong perbankan memenuhi modal inti sesuai Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Dalam Peraturan OJK tersebut disebutkan, deadline bank umum untuk memiliki modal inti sebesar Rp 3 triliun adalah tahun 2022. Bagi BPD,
