Perwakilan KPAM Yogyakarta bertemu anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Datangi Wakil Rakyat, Keluhkan Nasib Komunitas Pedagang Asongan Malioboro (KPAM) Yogyakarta 

Seputar Jogjakarta

YOGYAKARTA – Puluhan pedagang asongan dilarang berjualan di sepanjang Jalan Malioboro. Larangan tersebut diberlakukan semenjak pedagang kaki lima (PKL) direlokasi ke Teras Malioboro.

Akibat aturan baru tersebut, para pedagang asongan mengadukan hal tersebut ke wakil rakyat. Mereka yang tergabung dalam Komunitas Pedagang Asongan Malioboro Yogyakarta ini mendatangi DPRD Kota Yogyakarta. Mereka minta keadilan dari pemerintah, agar diberi izin berjualan seperti penyedia jasa otoped listrik.

Baca juga :  Kinerja Dinas Pariwisata DIY Dipertanyakan, Penggunaan Aplikasi Visiting Jogja Turun

“Sejak dilakukan relokasi PKL ke lokasi baru, kami tidak lagi diizinkan berjualan di Malioboro. Kami menuntut keadilan sosial,” kata Ketua Komunitas Pedagang Asongan Malioboro (KPAM) Yogyakarta Raden Ridwan Suryobintoro saat beraudienso dengan Pansus Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Yogyakarta di Yogyakarta, Senin (14/03/2022).

Menurut Ridwan, tidak ada peraturan daerah atau peraturan wali kota yang melarang pedagang asongan berjualan di sepanjang Malioboro. Larangan hanya berlaku di kawasan Benteng Vredeburg saja.

“Penyewaan otoped listrik juga tidak memiliki legalitas. Mengapa mereka diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi di sana, sedangkan kami tidak,” keluhnya.

Komunitas tersebut beranggotakan 181 asongan dari 12 unit usaha. Saat ini, mereka berjualan di sirip-sirip Jalan Malioboro karena lokasi tersebut berada di luar kewenangan UPT Kawasan Cagar Budaya.

“Sebelum PKL direlokasi, pedagang asongan juga didata dan mengumpulkan KTP. Namun, sampai sekarang tidak ada informasi lebih lanjut,” imbuhnya.
Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, untuk menjawab keinginan pedagang, mereka akan berkoordinasi dengan beberapa pihak. Penataan sendiri hanya menyebut PKL dan sama sekali tidak spesifik menyebut asongan.

“Kami akan komunikasikan dengan pihak lain yang berwenang,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti mengatakan, pihaknya tidak memberikan akomodasi khusus pada pedagang asongan saat relokasi PKL Malioboro. Menurutnya, pedagang asongan adalah pedagang yang berpindah-pindah tempat.

”Pedagang asongan dilarang berjualan di Malioboro. Ketentuan tersebut sudah diberlakukan sebelum dilakukan relokasi PKL,” tegasnya.(redaksi)

DPRD Kota Yogyakarta Jalan Malioboro kawasan Benteng Vredeburg Komunitas Pedagang Asongan Malioboro KPAM pedagang kaki lima PKL relokasi Teras Malioboro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts