YOGYAKARTA – Aksi kekerasan sejumlah anak muda yang dikenal sebagai geng atau kelompok klithih di Yogyakarta sebagai efek keterbatasan ruang publik yang gratis, yang bisa mereka akses dan dijadikan ruang berekspresi secara bebas dan gratis.

“Aksi klithih oleh mereka adalah bentuk kekalahan masyarakat terhadap kapitalisme. Mengapa? Karena hampir seluruh ruang publik menjadi area privat, warga tidak memiliki ruang publik untuk  berekspresi, semua area berbayar jika warga ingin mengaksesnya,” kata Sosiolog Puji Qomariyah, S.Sos, M.Si, Sabtu (09/04/2022).

Wakil Rektor III Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta ini melanjutkan, keterbatasan ruang publik menyulitkan di mana para kawula muda untuk mengekspresikan diri. Sebagai alternatifnya, ruang berekspresi adalah jalan raya. Masalahnya, di jalan umum itu terjadi interaksi antarberbagai kelompok kawula muda dan elemen masyarakat lainya yang memilik latar belakang berbeda dan beragam.

Ia membayangkan, andaikata ruang publik yang bebas diakses tersebar di banyak tempat, para kawula muda bisa leluasa mengekspresikan diri secara beradab di dalamnya.

“Masyarakat yang kehilangan ruang publik menjadi, agresif karena tidak bisa menyalurkan bakatnya. Ini menjadi tanda tentang kekalahan masyarakat terhadap kapitalisasi ruang publik. Bentuk kekalahan masyarakat terlihat pada ketidakmampuannya mempertahankan atau menyisakan ruang terbuka untuk ruang berekspresi bagi generasi muda,” imbuhnya.

Mahasiswa Doktoral Program Studi Budaya di Pascasarjana Universitas Sanata Dharma ini menegaskan, saat warga kehilangan ruang publik, kecenderungan mereka akan melakukan aksi sporadic di berbagai tempat dan berperilaku agresif. Sementara respons warga atas perilaku dimaskud sangat terbatas.

Sebagai solusi, pemerintah daerah harus menyediakan banyak ruang publik, yang memungkinkan para kawula muda mengakses secara gratis.

“Kehadiran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memainkan peran yang signifikan dalam mengatasi klithih dan pendekaan apa yang perlu diterapkan,”  tegasnya.

Pemerintah daerah perlu menyedikan fasilitas ruang publik yang bebas akses. Langkah demikian sebagai perlawanan dan antitesa terhadap kapitalisasi ruang sekaligus menghadirkan ruang untuk publik.

“Karakteristik lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Semakin kapitalis suatu lingkungan, semakin materialistis dan individulistis warganya, bahkan menjadi egoistis. Dari lingkungan egoistis dan tidak memiliki ruang publik klithih makin leluasa muncur dan melakukan aksi tidak menusiawi,” pungkas Puji Qomariyah.(redaksi)