Sebuah Refleksi Kekuasaan dari Pangeran Pekik

Oleh: Yuliantoro*

Kekuasaan besar selalu menuntut kepercayaan yang lebih besar. Tanpanya, ia rapuh—bahkan terhadap orang-orang terbaik di sekelilingnya. Sejarah Jawa pernah memberi pelajaran pahit lewat kisah Pangeran Pekik dari Surabaya, bangsawan setia istana yang justru dibunuh karena dianggap terlalu dicintai rakyat.

Kini, ketika Indonesia memasuki masa transisi dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, gema kisah itu terasa kembali bagaimana kekuasaan mengelola kepercayaan di tengah perubahan.

Pada pertengahan abad ke-17, Mataram Islam mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Agung. Pangeran Pekik, menantu sang raja, dikenal cerdas, religius, dan disegani di Surabaya. Ia membantu memperluas pengaruh Mataram hingga ke pesisir timur. Namun, setelah Sultan Agung wafat, Amangkurat I naik takhta dan melihat Pekik sebagai ancaman.

Dalam atmosfer istana yang sarat intrik, sang pangeran dituduh berkhianat dan dieksekusi tanpa pengadilan. Ia dimakamkan di Banyusumurup—kompleks khusus bagi bangsawan yang dianggap bersalah.

Peristiwa itu menunjukkan betapa kekuasaan yang kehilangan rasa percaya akan berubah menjadi sumber ketakutan. Amangkurat I berkuasa mutlak, namun kesepian. Ia menyingkirkan orang-orang yang justru bisa menopang pemerintahannya. Akibatnya, Mataram melemah dan kehilangan legitimasi moral di mata rakyat.

Perbedaan itu Energi Demokrasi

Lompatan sejarah dari Mataram ke Indonesia modern tentu jauh. Namun gejala yang sama—paranoia kekuasaan—masih terasa. Setiap masa transisi memunculkan ketegangan antara loyalitas dan kritik, kesinambungan dan perubahan.

Pemerintahan Joko Widodo telah menapaki dua periode penuh dengan pembangunan infrastruktur dan stabilitas politik. Namun di ujung masa jabatannya muncul tantangan, bagaimana menjaga warisan tanpa mengekang dinamika baru yang dibawa Prabowo Subianto. Di sinilah godaan terbesar bagi penguasa lama maupun yang baru – memandang perbedaan sebagai ancaman, bukan energi demokrasi.

Kisah Pangeran Pekik menjadi cermin. Paranoia kekuasaan bisa tumbuh di setiap rezim—baik yang hendak mempertahankan pengaruh, maupun yang baru akan berkuasa.

Loyalitas sering disalahpahami sebagai kesetiaan tanpa kritik. Padahal dalam demokrasi, loyalitas justru diukur dari keberanian mengingatkan. Seperti halnya Pangeran Pekik yang tetap setia pada Mataram tetapi dekat dengan rakyat, seorang tokoh publik yang kritis bukan berarti pengkhianat. Namun dalam suasana politik penuh kecurigaan, suara jujur sering dianggap berbahaya.

Saat transisi kekuasaan, hal ini terasa di banyak lini: partai politik yang menunggu arah baru, pejabat birokrasi yang mencari posisi aman, dan masyarakat sipil yang khawatir kehilangan ruang dialog. Bila semua bergerak hanya karena takut kehilangan akses, maka transisi pemerintahan kehilangan keanggunannya.

Sejarah telah mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kepercayaan akan menuntun pada spiral ketakutan. Dan ketakutan, sebagaimana dialami Amangkurat I, adalah racun yang membunuh legitimasi dari dalam.

Demokrasi dan Kepercayaan

Indonesia hari ini bukan Mataram abad ke-17. Kita memiliki konstitusi, lembaga pengawas, dan ruang publik terbuka. Namun demokrasi modern tetap rapuh bila kepercayaan publik menipis. Transisi dari Jokowi ke Prabowo semestinya menjadi momentum memperkuat tradisi politik yang sehat, memberi ruang kepada kritik, menjaga integritas lembaga, dan memastikan loyalitas politik tidak berubah menjadi kultus personal.

Sejarah Pangeran Pekik mengingatkan, kekuasaan yang bijak bukan yang menyingkirkan pengaruh lain, tetapi yang mampu merangkul perbedaan dengan percaya diri. Amangkurat I gagal karena ia menganggap cinta rakyat kepada Pangeran Pekik sebagai ancaman.

Padahal kepercayaan rakyat adalah fondasi yang tak ternilai. Ia menyingkirkan yang setia karena ketakutan, dan kehilangan kerajaan karena kehilangan hati rakyat.

Ketakutan Lebih Matikan

Transisi pemerintahan menuntut kebesaran jiwa dari semua pihak—dari yang lama untuk memberi ruang, dan dari yang baru untuk menghormati warisan. Kita tak boleh membiarkan paranoia menggerogoti ruang kepercayaan nasional. Kritik bukan tanda permusuhan, perbedaan bukan bukti pengkhianatan.

Sejarah Mataram membuktikan bahwa kekuasaan yang menolak mendengar akan segera menjadi gema di ruang kosong. Banyusumurup menjadi saksi bahwa ketakutan lebih mematikan daripada pemberontakan.

Kini, Indonesia berdiri di persimpangan penting. Bila kekuasaan mampu memelihara kepercayaan, transisi ini bisa menjadi babak kematangan politik bangsa. Namun bila yang tumbuh justru kecurigaan, sejarah hanya akan berulang dalam wajah berbeda—tanpa perlu ada Amangkurat baru untuk membuktikannya.

Kekuasaan memang bisa memerintah, tetapi hanya kepercayaan yang mampu menegakkan. Pangeran Pekik sudah lama tiada, tetapi kisahnya terus berbisik di telinga zaman bahwa penguasa sejati bukan yang paling ditakuti, melainkan yang paling bisa dipercaya. (****)

*Penulis lepas, aktivis kuburan, alumni Sosiologi UGM