Pengalaman berharga penulis memandu Kuliah Lapang di Batu Edu Park di Desa Tulungrejo, Kota Batu, pada tanggal 27 November 2022 menjadi pendorong atau alasan penulis tertarik mengangkat topik ini. Pemandangan alam yang indah di kota ini dan pelajaran penting dari terbentuknya destinasi wisata berbasis komunitas yang menjadikan kekuatan kerelawanan sebagai motor atau penggerak sebagai daya tarik utama penulis.

Terus apa hubungannya dengan Kota Magelang? Kaitan erat dengan Magelang, kota ini membutuhkan inisiatif lokal yang berbasis kerelawanan dan keberkelanjutan (sustainable). Dalam Pemaparan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat dan Bahagia (Rodanya Masbagia) yang dilakukan oleh Universitas Tidar (Untidar) Magelang di Pendopo, 26 Desember 2022, penulis menganalisa bahwa Rodanya Masbagia di kota ini sudah melewati tahap inisiasi. Seperti komitmen kepala daerah, pendanaan Rp 30.000.000,- per RT,- tetap diteruskan, namun tahapan selanjutnya  yakni pelembagaan sosial.

Misalnya, RT mulai menemukan kerja sama dengan RT yang lain. RT sudah menemukan program yang benar-benar produktif dan berkelanjutan. Tahapan ini sesuai dengan harapan wali kota dalam Webinar Refleksi Akhir Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Malang Raya dan sekitarnya, 30 Desember 2022 yang menyatakan bahwa ia menekankan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, sejak pertama program unggulan dilaunching, wali kota menyatakan tujuan program pemberdayaan yaitu partisipasi dan perubahan sosial. Untuk itu, perubahan mindset masyarakat untuk jangka panjang perlu dijalankan. Bisa diibaratkan, program merupakan fondasi masyarakat untuk perubahan sosial yang terencana, produktif dan berkelanjutan.

Di sinilah, sontak penulis membayangkan betapa indahnya jika inisiatif lokal terlembaga di kalangan aktor-aktor komunitas di Kota Magelang. Berkah desentralisasi yaitu komunitas mampu mengatur, mengelola, dan memutuskan yang terbaik bagi diri mereka. Mari kita memikirkan bentuk-bentuk kerelawanan tersebut dengan menjawab pertanyaan, bagaimana menbangun, membangkitkan dan merawat kerelawanan?

Menurut penulis, kerelawanan sosial dimiliki oleh semua komunitas, termasuk kerelawanan yang terlembaga di Kota Batu, Jawa Timur.  Basis kerelawanan seorang tokoh mengembangkan destinasi wisata yang berorientasi pendidikan bisa ditiru dalam pengembangan-pengembangan kerelawanan sosial di RT-RT yang menjadi lokasi RKM Rodanya Masbagia (Rencana Kerja Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat dan Bahagia).

Jika dipraktikkan di Kota Magelang peluang semacam itu terbuka lebar mengingat pemerintah hari ini mempraktikkan paradigma pembangunan berdimensi manusia (people centered development) dimana partisipasi komunitas lokal dibuka dan diundang sebanyak-banyaknya. Melalui program yang digelontorkan, negara mencoba mendengar dan menjawab persoalan, potensi dan kebutuhan komunitas. Semua program diatasnamakan “kepentingan” masyarakat.

Pembangunan untuk Manusia

Pembangunan berdimensi manusia yang dimaksud yaitu pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan (Corten dan Carner, 1984: 261). Pembangunan semacam ini merupakan anti-tesis pada pembangunan yang berorientasi pada produksi yang memberi peluang kecil pada potensi dari sumber daya manusia. Ekstrimnya pelajaran dari Era Orde Baru, manusia “boleh” dikorbankan demi pembangunan.

Model pembangunan berdimensi manusia semacam ini kita lihat pada program-program di Kota Magelang kini seperti Rodanya Masbagia, Jemput Sakit antar Sehat, Ngopi Bareng Pak Wali, Magelang Keren (Magelang Enterpreneur Center) dan program-program lain. Program pelatihan bagi warga membekali life skill dan Urban Farming telah menjadi praktik kebijakan yang penulis saksikan setahun ini meletakkan fokus pada pemberdayaan komunitas.

Selain itu, alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima sebagai apresiasi kinerja pemerintah kota  menjadi “berkah” Kota Magelang untuk membuktikan keberpihakan pada masyarakat bawah tersebut. Terlepas dari persoalan teknis yang tidak mudah diterapkan di lapang, keberpihakan pemerintah pada rakyat terlihat jelas. Raut kegembiraan warga terlihat karena masyarakat lapis bawah dilibatkan pada proyek padat karya yang lahir cerita-cerita bahagia dan berkesan.

Di sini penulis mengakui peran pemerintah sangat penting. Setidak-tidaknya sebagai operator, desainer dan mungkin, pendamping rakyat untuk “mengantar” warga pada tujuan mereka. Komunitas jelas tidak sanggup tanpa didampingi negara sebagai pemilik sumber daya (resources). Melalui dokumen yang penulis saksikan dalam rancangan Bappeda, proyeksi model pembangunan ini dijelaskan secara detail untuk dua tahun ke depan. Target sasaran pembangunan yang belum maksimal direalisasikan tahun 2022, kini diteruskan dan diperbaiki di 2023.

Pembangunan model ini tidak akan bisa jalan dan berkelanjutan tanpa kekuatan sumber daya manusia di tingkat komunitas. Komunitas bermacam-macam, ada yang membutuhkan “asupan” insentif dan ada pula yang bekerja berbasis kerelawanan. Dalam pembangunan apapun, kita butuh tenaga-tenaga relawan yang bekerja bukan didasari sekadar motif uang.

Lahir kader-kader pemberdayaan yang bekerja didorong motivasi ideologis sebagai wujud kecintaan pada kota. Motivasi ini didasari semangat untuk selalu berbagi dan komitmen untuk membangun kehidupan ke depan yang lebih baik. Dalam ungkapan yang selalu disampaikan oleh wali kota dinamakan “welas sapodo-podo”.

Mungkin sudah ada, di antara penduduk dan pelaksana Kota Magelang yang memiliki mental pembaharu, baik pada program yang diiniasi pemerintah maupun program-program masyarakat lokal non pemerintah. Pengalaman penulis, setiap program melahirkan aktor-aktor berkerelawanan yang memiliki kemampuan swadaya. Mungkin penulis belum sempat mengidentifikasi secara cermat, kekayakan komunitas di Magelang itu.

Belajar dari Kota Batu

Sama dengan di kota-kota lain, pemerintah bermaksud mengembangkan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dengan secara retorika menyatakan bahwa apa yang diperbuatnya diperuntukkan untuk rakyat.

Tanpa disadari dualisme pembangunan terjadi di kota ini. Industrialisasi wisata berbasis modal berbarengan dengan wisata berbasis komunitas. Kerennya Kota Batu, sekalipun wisata berbasis kapital telah merajai, tetapi sebagai kota dengan kebudayaan agraris, penulis masih menemukan dan asyik berdiskusi dengan aktor-aktor komunitas-komunitas yang berdaya tanpa mengandalkan bantuan pemerintah.

Komunitas itu bergerak baik pada bidang sosial maupun ekologi. Mimpi dan inisiatif lokal sebagai pendorong utama dari gerakan ini. Mimpi mengembalikan icon sebagai kota apel dan mewujudkan cita-cita pertanian organik dan menjadikan warga benar-benar berdaya. Mereka membiayai sendiri dari aktivitas dan program-program yang dilakukan.

Salah satu bentuk komunitas berdaya itu Batu Edu Park yang beralamat di Jalan Kandang Komunal No.1 Blok Talun RT 01 RW 15 Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, Kota Batu.  Destinasi wisata berbasis komunitas yang digagas oleh seorang wirausahawan sosial (social entrepreneur), Mas Sulih Hari Setyawan (46 tahun) sejak 6 Oktober 2022. Pertemanan penulis dengan Mas Sulih yang berjalan bertahun-tahun, akhirnya penulis menemukan pahlawab lokal (local hero) yang tangguh dan tidak lelah dengan  inovasi pengembangan wisata berbasis komunitas.

Batu Edu Park merupakan model wisata komunitas dan sekaligus ekowisata. Berbasis komunitas sebab mengandalkan komunitas sebagai ujung tombak. Tidak model pariwisata berbasis kapital dan industri. Tetapi diberdayakan dan dikelola melalui kelompok tani. (bersambung)

Rachmad K Dwi Susilo, Ph.D,

Penulis merupakan Sekretaris Program Studi S2 dan S3 Sosiologi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), alumni Public Policy and Government, Hosei University, Tokyo.

Daftar Pustaka

• D.C. Korten & Sjahrir (penyunting). 1984. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
• Diani, M. (2000). Social movement networks virtual and real. Information, communication & society, 3(3), 386-401.
• Francis Fukuyama (2001) Social capital, civil society and development, Third World Quarterly, 22:1, 7-20, DOI: 10.1080/713701144